Wah! Jatim Raih Penghargaan One Map Policy Better Governance 2024, Pj Gubernur: Terima Kasih
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Penghargaan One Map Policy Better Governance Tahun 2024 berhasil diraih oleh Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pemerintah Daerah Tahun 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Penghargaan berupa piala tersebut diserahkan kepada Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim I Nyoman Gunadi oleh Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Pencapaian ini didapatkan dari prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang menunjukkan tren ketidaksesuaian pemanfaatan ruang semakin menurun dari tahun 2021 sebesar 47,4% menjadi 44,1% pada tahun 2022.
Selain Provinsi Jatim dan Kabupaten Pasuruan, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalteng dan juga Pemkab Kotawaringin Timur.
Atas diterimanya penghargaan tersebut, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan atas kemajuan dari pelaksanaan kebijakan Satu Peta sekaligus penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di daerah.
Dijelaskannya, kebijakan Satu Peta ini mencakup empat tahapan kegiatan utama diantaranya kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian, serta berbagai data dan informasi geospatial yang dikoordinasikan juga oleh BIG.
Portal Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang akses dan berbagi data Informasi Geospasial Tematik (IGT)yang terdapat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional berbasis spasial.
