DPRD dan Pemprov Jatim Sahkan PAPBD 2024

Pengesahan P-APBD Jatim 2024 di DPRD Jawa Timur.
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 Jawa Timur resmi disahkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemprov Jatim. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD Jatim, Jumat 9 Agustus 2024. 

Raperda APBD 2025 Disetujui Jadi Perda, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar yang memimpin jalannya paripurna mengatakan, Raperda Perubahan APBD 2024 dapat diterima dan disetujui menjadi peraturan Daerah (Perda) P APBD 2024. Sahnya PAPBD 2024 menjadi Perda Jatim karena mendapat persetujuan dari 80 persen jumlah anggota DPRD Jatim. 

"Dengan kehadiran 80 anggota hari ini, kita telah mencapai kuorum untuk melaksanakan tugas penting ini, yakni menyetujui perubahan APBD 2024 yang akan menjadi landasan pembangunan daerah," kata dia. 

Jelang Pilkada, Adhy Karyono Minta Tokoh Lintas Agama Ajak Umat Jaga Persatuan Bangsa

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam sambutannya menyampaikan harapan besar terhadap implementasi anggaran yang telah disahkan.  Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan program-program pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. 

Dengan disahkannya Perubahan APBD 2024 ini, diharapkan berbagai program strategis yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat berjalan optimal, membawa kemajuan yang nyata bagi daerah dan kesejahteraan rakyat. 

Infrastruktur Transportasi Berdampak Peningkatan Perekonomian Jatim

P-APBD TA 2024 ini, menurut Adhy, merupakan bagian dalam memenuhi target program strategis di semua bidang ditingkatkan.  Dijelaskannya, salah satu program strategis yang akan dilaksanakan adalah peningkatan perlindungan sosial, penurunan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. 

Selain itu, juga terdapat penguatan sektor pendidikan, kesehatan sampai dengan kebutuhan wajib seperti belanja pegawai sampai dengan belanja operasional.  "Yang terpenting adalah kalau ada tambahan pendapatan akan dioptimalkan untuk belanja strategis berdampak langsung sekaligus memberikan penguatan kepada masyarakat miskin," tegasnya. 

Halaman Selanjutnya
img_title