Tak Bayar Pajak Rp2,5 M, Direktur Perusahaan di Mojokerto Ditahan

Ronny Widharta ditahan Kejari Mojokerto
Sumber :
  • Muhammad Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Jatim – Direktur Perusahaan Manufaktur PT Sinar Pembangunan Abadi (PSA) ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus perpajakan. Ia diduga tak membayarkan pajak pada tahun 2013 hingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,5 Miliar. 

Kejari Surabaya Terapkan RJ Terhadap 6 Perkara, Termasuk Kasus Zangrandi Tiruan

Ronny Widharta pria yang tersandung kasus tunggakan pajak itu adalah warga asal Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Sementara lokasi perusahaan tersebut di Jalan Raya Perning, Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto

Awalnya kasus tersebut ditangani oleh Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DPJ) Jatim II. Setelah selesai diselidiki oleh DPJ Jatim II. Kini, kasus tersebut menaiki tahap kedua. Dimana tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto pada Rabu 7 Desamber 2022. 

Ronald Tannur Terdakwa Pembunuhan Dini Mulai Disidang, Terancam 15 Tahun Penjara

"Tim Pidsus Kajari Kabupaten Mojokerto melakukan penahanan dalam perkara tindak pidana perpajakan dengan tersangka Ronny selaku direktur PT Sinar Pembangunan Abadi. Tersangka kami tahan di Lapas Mojokerto," kata Kasipidus Kejari Kabupaten Mojokerto, Rizky Aditya, saat dikonfirmasi Viva Jatim, Kamis, 8 Desember 2022.

Rizky menjelaskan, modus yang dilakukan oleh para tersangka ini yakni tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bulan Januari-Febuari 2013 dan Mei-Desember 2013. 

Polisi Serahkan Berkas Perkara Tahap 1 Kasus Kecelakaan Maut Bus ke Kejari Gresik

Ia menjelaskan, tersangka Ronny Widharta telah melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d atau kedua pasal 39 ayat (1) huruf i UU nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU  nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 

"Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari perpajakan sekurang-kurangnya Rp2.509.314.426. Nilai ini hasil audit ditjen pajak sendiri," jelas Rizky. 

Halaman Selanjutnya
img_title