OTT KPK di DPRD Jatim, Pengamat: Kepercayaan Masyarakat Menurun
- Istimewa
Jatim – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menimpa wakil ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, Rabu 14 Desember 2022 malam, mau tidak mau memberikan efek domino, khususnya kepercayaan publik kepada perlemen.
Pengamat politik Surokim Abdussalam mengatakan, selama ini parlemen dilihat dari berbagai survei kepercayaan maupun kepuasan publik memang berada di angka bawah. Ia katakan, ekpektasi masyarakat terhadap lembaga negara tersebut masih belum mampun terjawab secara memuaskan.
"Tingkat kepuasan kinerja dan kepercayaan kepada lembaga negara hasilnya selalu dan masih berada dibagian bawah. Artinya ekspektasi dan kepercayaan masyarakat masih belum mampu dijawab dengan baik, dan persepsi publik masih minor," kata Surokim, Jumat 16 Desember 2022.
Dengan adanya kasus yang menjerat politisi Partai Golkar kemarin akan menambah beban institusi DPRD Jatim dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bahkan malah makin menurunkan citra baiknnya yang selama ini dibangun para anggota.
"Apalagi kalau ada dan terjadi kasus korupsi, tingkat kepercayaan itu bisa turun lagi dan kian menambah beban kepada upaya untuk memulihkan persepsi dan opini publik terhadap person dan institusi DPRD," kata dia.
"Tidak ada kasus korupsi saja persepsi dan opini masyarakat masih belum membaik dan memuaskan. Apalagi jika terjadi kasus korupsi kian menambah beban dalam membangun persepsi dan opini publik terhadap parlemen," lanjutnya.
Menurut pengamat senior Surabaya Survey Center (SSC) ini, tidak mudah dalam mengubah persepsi publik dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi DPRD Jatim. Apalagi dalam tempo singkat ke depan.
Namun, masih kata Surokim, bukan hal yang mustahil publik nantinya dapat memberikan kepercayaan penuh, namun dengan syarat bekerja dengan sungguh-sungguh dan serius dalam menciptakan zona integritas yang nyata di lingkungan parlemen.
"Tetapi dengan upaya sungguh-sungguh untuk berani menerapkan zona integritas sy pikir itu akan bs menjaid pintu masuk untuk memperbaiki kondisi," tuturnya.
Minimnya kepercayaan publik ternyata tidak hanya berlaku ke parlemen. Bagai dua sisi mata uang, partai politik pun harus demikian. Kondisi ini harus disadari para politisi untuk terus memperbaiki permasalahan demi menggaet kembali senyuman publik.
"Memang kata kuncinya itu adalah menjadi politisi teladan. Dan itu sungguh berat tidak akan mudah, karena menyangkut pendidikan karakter. Tetapi upaya sistemik bisa dimulai dari penguatan personal anggota dewan untuk terus menguatkan pemahaman sebagai politisi insani dan politisi robani," pungkasnya.
