Legislator Madura Dorong Pemprov Jatim Siapkan Road Map Pengentasan Kemiskinan di Madura
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, Nur Faizin menyoroti tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura yang berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional. Menurut Faizin empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di Jawa Timur.
"Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR kita semua,” ujar Faizin yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini dalam Rapat Banggar dengan TAPD, Senin, 28 Oktober 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Maret 2024, persentase penduduk miskin empat kabupaten di Pulau Madura tergolong tinggi, yaitu Bangkalan sebesar 18,66 persen, Sampang 20,83 persen, Pamekasan 13,41 persen dan Sumenep 17,78 persen.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Jatim XIV ini, yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini menilai data BPS tersebut menunjukkan data penduduk meskin di empat kabupaten di Madura jauh berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional. Ia mengatakan Per Maret 2024, persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 9,79 persen dan nasional sebesar 9,03 persen.
Menurut Faizin, tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura tersebut selaras dengan tingginya angka pengangguran di Pulau Garam ini. Seperti pada 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan sebesar 6,18 persen.
Karenanya, Faizin mendorong Pemprov Jatim untuk membuat treatmen khusus dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Pulau Madura. Salah satunya adalah dengan menyiapkan Road Map Pengentasan Kemiskinan di Madura.
“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif (special treatment) terhadap Pulau Madura, bila perlu Pemprov harus segera menyiapkan road map tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk 5 tahun kedepan," tuturnya.
Nantinya, kata Faizin, Road Map tersebut dapat berisi dokumen strategi yang akan menjadi landasan operasional dan acuan bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Pulau Madura. Ia tak ingin Madura semakin tertinggal dengan daerah lain di Jawa Timur.
Faizin menambahkan bahwa pentingnya untuk mendorong insiatif tersebut agar Pemprov lebih serius dan peduli terhadap Masyarakat Madura melalui serangkaian kebijakan yang sifatnya komprehensif dan berkelanjutan.
“Jangan sampai tema RKPD Jatim 2025 yang berjudul “Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” hanya sebatas omon-omon belaka," Faizin menegaskan.
Pasalnya, Madura tidak diberi intervensi khusus, khususnya terkait peningkatan SDM dan Pengentasan Kemiskinan.
