Jajaran Menteri Ekonomi Gelar Rapat Bersama, Berikut Hasil Lengkapnya
- Viva.co.id
Surabaya, VIVA Jatim – Jajaran para menteri di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama. Agenda rapat itu guna membahas program Quick Win sektor perekonomian yang memang dicanangkan Presiden Prabowo.
Dikutip dari VIVA, Senin, 4 November 2024, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hadir pula Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani; serta Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Sejumlah hal yang dibahas dalam rapat koordinasi terbatas itu dipaparkan Airlangga. Pertama yakni tentang keputusan Mahkamah Konstritusi (MK) terkait masalah ketenagakerjaan. Airlangga memastikan, regulasi terkait UU Ketenagakerjaan saat ini tengah disiapkan oleh Menaker Yassierli, guna menindaklanjuti adanya perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
"Sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, maka tentunya ada juga konsekuensi dalam hal perundang-undangannya," kata Airlangga di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu, 3 November 2024.
Pembahasan kedua, kata Airlangga yakni terkait arahan Presiden Prabowo perihal devisa hasil ekspor yang Peraturan Pemerintah (PP) nya saat ini tengah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Hal itu seiring persiapan RPP hapus buku dan hapus tagih dari Bank dan lembaga keuangan, bagi para pelaku UMKM.
"Lalu ada pula sejumlah Perpres dan PP lainnya yang juga sedang dalam proses," ujarnya.
Pembahasan ketiga yakni soal usulan kelanjutan beberapa program insentif prioritas, yang bakal dilanjutkan di tahun 2025. Utamanya yakni soal sejumlah insentif seperti misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk properti, dan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk motor dan mobil listrik.
