Anggota DPD RI Minta ISNU dan Santri Lamongan Bijak Gunakan Medsos

Anggota DPR RI Lia Istifhama hadiri peringatan hari santri di Lamongan
Sumber :
  • Imron/Viva Jatim

Lamongan, VIVA Jatim – Anggota DPD RI Lia Istifhama meminta kepada para santri dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Paciran, Kabupaten Lamongan agar cerdas menggunakan media sosial.

Program Makan Bergizi, Mendes PDT Ingin Desa Tak Jadi Penonton

Menurut Lia, era digitalisasi identik dengan segala kemudahan akses informasi. Era digitalisasi ini harus tetap diantisipasi dari potensi terjadinya kebohongan yang dianggap sebagai kebenaran. Jika kebohongan menjadi pembenaran, tentu efek dari digitalisasi atau modernisasi tidak lagi sebatas disrupsi sosial atau perubahan hubungan sosial.

"Jadi santri diharapkan mampu meluruskan disinformasi, mampu menepis hoax, fitnah, dan ujaran kebencian," kata Lia saat menghadiri peringatan Hari Santri 2024, Rabu, 6 November 2024.

Ekspor Temulawak Tembus 42 Ton dari DSA Ponorogo

Lia menjelaskan, disrupsi jika tidak disikapi dengan bijak akan berpotensi kebijakan dalam pemanfaatan digitalisasi. Inilah yang kemudian dikhawatirkan akan terjadinya potensi degradasi nilai sosial, moral, dan kultural

"Santri memang dibutuhkan dalam pertahanan bangsa. Dengan bekal Hubbul Wathan yang sangat kuat seperti yang menjadi pesan Sang Hadratus Syaikh dan ilmu yang mumpuni, maka santri tidak bisa terbantahkan lagi sebagai tonggak bangsa," jelasnya.

Saksi Ahli Ungkap Kepribadian Polwan Bakar Suami di Mojokerto

Santri, kata Lia mendapatkan pembelajaran secara Rabbani dari ilmu pengetahuan yang sederhana berangsur menjadi ilmu pengetahuan yang besar serta memiliki keilmuan cukup dan kelak memberikan kemaslahatan bagi bangsa.

Sementara itu, dalam kesempatan resesnya, Lia juga menerima beberapa aspirasi sesuai dengan Komite III yang menaunginya. Ada dua aspirasi yang tadi saya terima, di antaranya adalah ketersediaan PPPK Guru PAUD dan ketersediaan kerja yang layak bagi putra daerah. 

Untuk kuota guru PAUD, Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebenarnya sudah dibuka pada Oktober kemarin namun tentunya wajar jika di daerah banyak belum tersosialisasi secara baik. Dan ini merupakan PR besar yang mana seusai bidang kerja Komite III, yaitu pendidikan, dan ketenagakerjaan terkait putra daerah.

"Jadi semisal di Paciran, bagaimana pabrik sekitar bisa menerima tenaga kerja asal daerah sendiri. Tentunya, ini terlaksana jika putra daerah menerima bekal soft skill sesuai kebutuhan pabrik," pungkasnya.