Komisi C DPRD Jatim Akan Maksimalkan BUMD demi Genjot PAD 2025

Surabaya, VIVA Jatim – Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Adam Rusydi akan berusaha memperbaiki sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah kongkrit dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim di 2025.

"Kami nanti akan meminta pada BUMD masterplan bisnis mereka terkait kedepan ini bagaimana. Jadi tidak hanya bicara bisnis untung rugi, tapi target mereka kedepan," kata Adam.

Di tahun 2025, Pendapatan Daerah Jatim berpotensi mengalami penurunan, angkanya pun tidak tanggung-tanggung mencapai lebih dari Rp5 triliun. Penurunan Pendapatan Daerah ini dikarenakan pemberlakuan kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan pihaknya akan memaksimalkan peran BUMD sebagai salah satu sumber PAD Jatim. Oleh karenanya, semua BUMD Jatim kini dalam sorotannya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyarankan Pemprov Jatim untuk lebih menghemat anggaran dengan menutup usaha BUMD yang tidak berjalan dengan baik atau mati suri. Sebab, jika dibiarkan maka hanya akan menjadi pemborosan anggaran.

"Ketika dalam menyampaikan masterplan itu kan nanti kelihatan keseriusan BUMD untuk mengembangkan usaha sampai sejauh mana. Ketika kami anggap tidak serius tutup saja, dari pada pemborosan anggaran saja," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jatim mengabarkan bahwa Pendapatan Daerah Jatim akan mengalami defisit anggaran di tahun 2025.

Hal itu disampaikan Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua Komisi E sekaligus juru bicara Banggar dalam agenda sidang paripurna, Kamis 31 Oktober 2024.

Hikmah mengatakan Banggar telah melakukan analisis dan identifikasi sejumlah poin penting terkait pendapatan dan belanja daerah. Target pendapatan daerah 2025 diperkirakan mencapai Rp 26,16 triliun, terdiri dari PAD dan pendapatan transfer. Angka tersebut tentunya berkurang dari target pendapatan daerah di tahun sebelum-sebelumnya yang diatas Rp30 triliun.

"Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor," paparnya.

Banggar merekomendasikan agar target PAD dikaji ulang untuk mencerminkan potensi yang lebih realistis dan proporsional, serta mendorong eksplorasi sumber pendapatan baru.

Kemudian, Banggar juga menekankan perlunya alokasi yang lebih tepat untuk mendukung prioritas pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur.

"Data realisasi anggaran 2024 diharapkan dapat membantu dalam merumuskan angka yang lebih akurat untuk pembiayaan 2025," pungkasnya.