Tercatat 607 Kasus PMK Tersebar di Kediri, DKPP Usulkan 50 Ribu Dosis Vaksin
- Viva Jatim/Madchan Jazuli
Kediri, VIVA Jatim – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terus melonjak membuat Pemerintah Kabupaten Kediri, per Senin 13 Januari 2025, menutup sementara Pasar Hewan untuk menekan penyebaran. Setidaknya sudah ada 607 kasus PMK, dan 128 ekor sapi dinyatakan sembuh.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih menerangkan, per 12 Januari 2025, PMK sudah mencapai 607 kasus dan tersebar di semua kecamatan dan didominasi sapi potong.
"Hasil penanganan pengobatan yang dilakukan, dari 607 kasus, sapi yang sembuh sebanyak 128 ekor, 450 sapi masih dalam kondisi sakit dan 25 sapi mati," ujar Tutik Purwaningsih, Senin, 13 Januari 2025.
Tutik mengaku bukan cuma pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri seperti pasar hewan Tretek Pare, dan pasar hewan Grogol. Akan tetapi juga pasar hewan yang dikelola pemerintah desa. Mulai Pasar Hewan Wonorejo Wates , Brenggolo Plosoklaten. Lalu, Pasar hewan Purwokerto Ngadiluwih, serta Bringin Badas.
"Sekarang petugas kita juga terus berupaya melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK," ulasnya.
Penutupan pasar hewan ini dari yang semula dilakukan hingga tanggal 25 Januari, diperpanjang hingga 28 Januari. Tutik pun mengimbau dengan tegas kepada para pedagang untuk bisa bekerjasama mentaati kebijakan penutupan sementara pasar hewan tersebut guna menekan penyebaran PMK.
“Saat ini kita juga mempersiapkan untuk pengadaan vaksin," bebernya.
Ia mengungkapkan penutupan telah disampaikan, masih saja ada pedagang kambing yang nekat mau berjualan dengan alasan hewan yang terkena kasus PMK sejauh ini hanya sapi. Hal itu sebagaimana yang terjadi di pasar Tertek saat hari pertama penutupan.
Dikatakannya, kendati kasus yang ditemukan saat ini hanya pada hewan sapi, namun penyakit PMK bisa menyerang jenis hewan yang berkuku belah lain termasuk kambing.
Sebagaimana yang disampaikan saat rapat koordinasi gugus tugas PMK bersama Bupati Hanindhito Himawan Pramana dan jajaran Forkopimda pada 8 Januari lalu, guna memitigasi penyebaran PMK, DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran sekitar Rp1,5 hingga 2 miliar.
