Intensitas Hujan Tinggi Akibatkan Banjir, DPRD Soroti Kinerja OPD Pemprov Jatim

Jatim – Beberapa bulan terakhir, cuaca ekstrem melanda di sejumlah daerah di Jawa Timur. Tak jarang pula, intensitas hujan yang begitu tinggi mengakibatkan banjir hingga menggenangi rumah, persawahan dan jalan penghubung antar kota. Mobilitas dan perekonimian masyarakat pun terganggu. 

Terbaru, banjir akibat intensitas hujan tinggi juga melanda empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Tak hanya rumah warga dan area persawahan yang tergenang air, jalan nasional yang menjadi akses utama keluar masuk pulau Madura juga tersendat akibat luapan air. 

Fakta ini pun membuat salah seorang Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Masduki merasa prihatin dengan kondisi dimana daerah Jawa Timur langganan bencana, khususnya banjir. Menurut Masduki hal itu menjadi salah satu pertanda bahwa masih belum terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, Politisi PKB ini menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya dinas terkait. Dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA) Jawa Timur. Ia menilai bahwa hal mendasar yang perlu dilakukan guna menanggulangi bencana banjir rutin melakukan normalisasi sungai. 

Banjir yang kerap terjadi, menurut Masduki lantaran debit air yang masuk sudah tidak lagi dapat ditampung oleh sungai yang ada. Sehingga mengakibatkan air sungai meluap ke jalan-jalan dan rumah warga. 

“Harus sering-sering normalisasi sungai. Harus ada pengurukan agar sungai lebih dalam dan dapat menampung air yang cukup,” kata Masduki saat dikonfirmasi Viva Jatim pada Senin 2 Januari 2023. 

Agar normalisasi sungai dapat berjalan dengan baik dan maksimal, lanjut Masduki, Dinas PU SDA Jatim juga hendaknya sering-sering melakukan koordinasi intens dengan daerah-daerah, khususnya daerah yang potensi terjadinya banjir cukup tinggi. Sehingga normalisasi arus air dapat berjalan seimbang antara domain Pemprov Jatim dengan pemerintah daerah. 

“Dikomunikasikan dulu dari Pemprov ke daerah. Baru langsung dilakukan penanganan sehingga berjalan maksimal. Dan air dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Dinas PU SDA juga seyogyanya intens melakukan komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo, karena sungai-sungai yang ada di daratan Jatim rata-rata muaranya ke sana. 

Di sisi yang lain, menurut Masduki, sumber daya manusia (SDM) bagi pekerja di lapangan harus juga ditingkatkan. Agar desain yang sudah dipatokan untuk normalisasi sungai dikerjakan dengan matang sehingga menghasilkan sesuai harapan. 

“Mungkin juga harus ada diklat atau pelatihan untuk para pekerja di lapangan. Agar hasilnya nanti maksimal. Tidak terjadi lagi tanggul jebol atau semacamnya yang mengancam keselamatan warga,” pungkasnya.