Pemerintah Bangun Hunian untuk Masyarakat Umum di IKN

Ibu Kota Nusantara
Sumber :
  • Istimewa

Penajam Paser Utara, VIVA Jatim –Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian bagi masyarakat umum di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

img_title Sapi Jumbo Jenis Simental Seberat 1,2 Ton Asal Lamongan Dibeli Presiden untuk Hewan Kurban

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan IKN sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembangunan hunian bagi masyarakat umum merupakan bagian dari visi besar IKN sebagai "kota dunia untuk semua.

img_title 40 Tahun Penantian, Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Mulai Direalisasikan

"Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya di wilayah Sepaku, Penajam Paser Utara, pada Minggu 18 Mei 2025.

Ia menjelaskan bahwa komitmen penyediaan hunian untuk masyarakat umum telah ditegaskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam kunjungannya ke sejumlah titik pembangunan hunian di kawasan IKN beberapa hari sebelumnya. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kesiapan infrastruktur perumahan yang tengah dibangun.

img_title Open house nampak digelar di Kompleks Istana Kepresidenan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada Sabtu, 21

Menurut Basuki, Kementerian PKP tidak hanya membangun rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, tetapi juga untuk masyarakat umum.

"Walaupun mungkin saat ini baru satu tower, kehadiran hunian bagi masyarakat umum menjadi langkah penting dalam menunjukkan bahwa IKN dirancang untuk seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Kementerian PKP pun menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan IKN.

Presiden menginstruksikan agar masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah, juga memiliki akses terhadap hunian yang layak di ibu kota baru tersebut.

Basuki menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada fasilitas bagi aparatur negara, melainkan juga mengedepankan aspek keadilan sosial melalui penyediaan infrastruktur dasar, termasuk perumahan yang merata dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.