REI Jatim Keluhkan Program 3 Juta Rumah ke DPD RI
- Istimewa
Azwar menyoroti bahwa masalah daya beli masyarakat juga krusial. Ia mencontohkan usulan dari Gubernur Jawa Timur untuk menyediakan 20.000 rumah bagi buruh dan wartawan. Namun ia mempertanyakan kemampuan membeli kelompok tersebut.
“Mereka tersebar di kawasan industri, tapi belum tentu lolos BI checking atau tidak terjerat pinjol,” ujarnya.
Masalah segmentasi penerima manfaat juga menjadi perhatian serius. Iqbal Randy, Wakil Sekretaris Bidang Perpajakan REI Jatim, menyebut penggolongan kuota rumah berdasarkan profesi seperti nelayan, buruh, wartawan, atau ojek online justru bisa menjadi bumerang.
“Kalau dikelompokkan terlalu spesifik, bisa tidak terserap. Misalnya kuota untuk buruh di satu daerah tidak digunakan, maka kuota itu sia-sia. Padahal sejak dua tahun lalu, kami dorong agar KPR nonformal bisa diakses oleh semua,” ujarnya.
Iqbal juga menyinggung status lahan yang menjadi semakin rumit. Banyak lahan di pinggiran kota yang kini masuk dalam zona hijau karena mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Jadi program ketahanan pangan justru berbenturan dengan target pembangunan rumah. Kami jadi terpaksa cari tanah di tempat yang makin jauh dan mahal,” katanya.
Ia juga mempertanyakan anjuran pemerintah agar pengembang menggunakan tanah sitaan dari kasus BLBI, kejaksaan, atau bank bermasalah.
