Lahan Pertanian Terus Menyusut, Fraksi PDIP DPRD Jatim Ingatkan soal Tata Ruang

"Harus tetap ada sanksi yang ditegakkan. Kalau tidak, lahan akan terus menyusut, masyarakat yang paling dirugikan,” imbuh Bendahara DPD PDIP Jatim itu.

Senada dengan itu, Ony Setiawan, anggota Fraksi PDIP yang duduk di Komisi B DPRD Jatim, menyatakan bahwa sejumlah program teknis telah dilakukan untuk menghambat laju penyusutan lahan pertanian.

Langkah-langkah itu mencakup intensifikasi pertanian, tumpangsari, pemanfaatan pekarangan, serta pengelolaan lahan di sekitar kawasan hutan bersama Perhutani.

"Ya itu secara teknis sudah dilakukan di Pulau Jawa, Jawa Timur khususnya, seperti intensifikasi, tumpangsari, dan pemanfaatan lahan sekitar hutan. Tapi kalau lahannya terus dikonversi ya ruwet maneh, wilayah hijau habis," ucap Ony.

Sebagai upaya konkret, Pemprov Jatim pada tahun 2024 telah mengoptimalkan sekitar 80 ribu hektare sawah dengan pola tanam IP400 (empat kali tanam setahun) di beberapa daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, dan Madiun.

"Ini langkah antisipasi. Namun kalau RTRW daerah kota kab masih tidak memihak pertanian. Ya habislah. Penopangnya tidak ada," tegas Ony.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya diversifikasi usaha tani melalui pengembangan peternakan agar lahan non-sawah tetap produktif. Namun ia mengakui bahwa akses terhadap bantuan ternak masih menyulitkan petani di lapangan.

Halaman Selanjutnya

"Tidak semua lahan bisa jadi sawah, makanya diberikan kambing, sapi, dan ayam. Tetapi untuk mendapatkan bantuan ternak itu sangat sulit di lapangan," pungkasnya.