Ketua PKC PMII Jawa Timur Ingatkan Kader Respon Politik Identitas

Jatim –Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, Baijuri mengungkapkan dalam memilih mitra strategis harus dalam proses keterlibatan yang sesuai dengan musyawarah mufakat dalam struktural. Dalam proses demokrasi salah satu yang harus direspon adalah politik identitas.

"Terutama soal politik identitas itu yang harus direspon oleh sahabat-sahabat semua. Bagaimana keterbukaan dalam proses demokrasi itu PMII memiliki wacana tanding yang harus diaktualisasi," ujar Baijuri dalam sambutannya saat menghadiri Pelantikan PC PMII Tulungagung, Sabtu 28 Januari 2023.

Baijuri melanjutkan, bagaimana sahabat PMII menghadapi dan mengambil momentum pada persoalan isu sara, hoax supaya mampu memfilter dengan baik. Sehingga membuat sekiranya masyarakat berada pada proses ketentraman dan kedamaian dalam melakukan ruang-ruang demokrasi.

Tidak hanya berhenti disitu, menurutnya, PMII harus menyoroti kemungkinan pada wilayah sistem yang masih oligarki di dalam sebuah pemerintahan. Pihaknya telah menganalisa dari beberapa Pemilihan Umum (Pemilu) sebelum-sebelumnya, ada penyokong dibalik Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dari situlah, Baijuri mengingatkan kepada kader PMII untuk dapat mengkaji baik dari sisi hubungan antar manusia (hablu minanas) maupun hubungan kepada alam. Sebab, tidak sedikit transaksi perpolitikan terjadi eksploistasi sumber daya alam (SDA) yang berimbas kepada masyarakat.

"Dalam proses ini sahabat yang berkeinginan dan berikhtiar menginginkan bahwa kita dituntut menjadi kader yang cerdas secara spiritual juga harus dilakoni melatih kecerdasan spiritual," terangnya.

Dirinya juga menyinggung proses pengamatan dan analisis kajian menyoal sistem Pemilu 2024 terbuka dan tertutup. Pihaknya lebih condong dan memilih ke wilayah basis sistem terbuka. Sebab, baginya antara legislatif dengan orang yang dipercayai rakyat, harus tidak ada batasan renggang jarak dan waktu dalam proses demokrasi. 

"Demokrasi oleh rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Itu dalam hal cakupan yang sama harus kita perjuangkan," bebernya.

Akan tetapi, Baijuri menggaris bawahi dalam kajian historis pada wilayah kepartaian, sistem tertutup sangat begitu menguntungkan bagi politisi milenial pemuda aktivis yang dalam proses pundi-pundi ekonominya masih belum begitu kuat. 

Sebab, pimpinan partai berhak menentukan siapa yang akan menjadi bagian dari penyandang amanah dalam proses Legislatif itu sendiri. Baijuri mengaku sebenarnya ada dampak sisi negatif maupun sisi positif dalam sebuah keputusan.

"Tapi saya yakin itu tidak akan berlaku di tahun 2024. Mungkin di tahun 2029 saya berkeyakinan bahwa sistem yang akan dipilih ada sistem tertutup," tandasnya.