Biaya Operasional Melonjak, Perusahaan Pelayaran Swasta Makin Terhimpit
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengeluhkan kenaikan biaya operasional angkutan laut.
Kondisi ini dirasa semakin memberatkan industri pelayaran, khususnya perusahaan pelayaran swasta. Padahal, angkutan laut memiliki peran yang sangat vital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Wakil Ketua Bidang Roro & Car DPP INSA, Rakhmatika Ardianto mengatakan, kapal bukan hanya berfungsi sebagai sarana pengangkut penumpang dan logistik antarpulau, tetapi juga sebagai penghubung wilayah yang pada hakikatnya berperan sebagai infrastruktur.
"Dengan fungsi strategis tersebut, angkutan laut seharusnya dipandang sebagai sektor prioritas yang layak memperoleh dukungan dan insentif yang memadai dari pemerintah," kata Rakhmatika, Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menegaskan, apabila infrastruktur darat seperti jalan raya dan jembatan dibangun serta dipelihara dengan pembiayaan negara, maka kapal beserta seluruh biaya investasi, perawatan, dan operasionalnya selama ini harus ditanggung sendiri oleh perusahaan pelayaran swasta.
Apalagi, lanjutnya, ketika harus bersaing dengan perusahaan yang mendapat dukungan subsidi PSO maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagaimana yang dapat diterima oleh perusahaan BUMN, yang besarannya bisa hingga 3 kali dari tarif yang berlaku.
"Kesulitan semakin besar dirasakan oleh operator kapal RoRo penumpang," ucapnya.
Selain menghadapi kenaikan biaya operasional, Rakhmatika mengungkapkan bahwa perusahaan juga harus menanggung dampak kenaikan nilai tukar dolar AS, karena banyak komponen biaya kapal berkaitan dengan valuta asing, seperti suku cadang, perawatan, perlengkapan teknis, dan kebutuhan pemeliharaan kapal lainnya.
Di sisi lain, permasalahan yang saat ini sangat mendesak adalah keterbatasan tempat sandar kapal atau dermaga. Di sejumlah pelabuhan, kapasitas dermaga semakin tidak sebanding dengan kebutuhan operasional kapal.
"Akibatnya, kapal RoRo penumpang sering harus antre untuk sandar. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan yang tidak kecil, mulai dari biaya bahan bakar, biaya awak kapal, keterlambatan jadwal, gangguan rotasi kapal, hingga penurunan kualitas pelayanan kepada penumpang dan pengguna jasa," jelasnya.
Selain keterbatasan dermaga, kondisi alur dan kolam pelabuhan di beberapa tempat juga disebut belum sepenuhnya mendukung kelancaran operasional.
