Kemiskinan dan Gizi Buruk di Madura Jadi Sorotan DPR RI: Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan

Jakarta, VIVA Jatim- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan pemerintah pusat diminta turun tangan bantu mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk di Madura, Jawa Timur. 

Hal itu disampaikan saat dirinya berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur. Ia mengatakan persoalan itu harus jadi perhatian khusus pemerintah karena kemiskinan dan gizi buruk di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu masih tinggi.

"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu dalam keterangannya pada Jumat, 30 Juni 2023.

Dia mencontohkan, salah satu dukungan yang perlu jadi perhatian terkait alokasi anggaran untuk penanganan stunting. Ia menyoroti anggaran minim Dinas Kesehatan Bangkalan yang hanya dapat alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. 

"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," lanjut legislator asal Bali tersebut.

Putu menambahkan kunjungan delegasi BKSAP untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Menurut dia, peran parlemen memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah. Lalu, kata dia,  pemerintah derah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk.

Halaman Selanjutnya

Selain itu, menurutnya perlu juga perhatian dalam perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.