Legislator Gerindra Desak Kemenhub Atasi Maraknya Pendangkalan Alur Pelabuhan
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono atau BHS menyoroti beberapa kasus pendangkalan alur pelayaran yang terjadi di beberapa pelabuhan di Indonesia.
Beberapa kasus tersebut antara lain seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Baai Bengkulu. Saat ini berujung pada tuntutan kepada PT Pelindo menyerahkan pengelolaan kepelabuhanan pada pihak pemerintah provinsi.
Kasus serupa juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Api-api di Banyuasin Palembang, Pelabuhan Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, Pelabuhan Mako Timika serta beberapa alur pelabuhan lain yang mengakibatkan seringnya terjadi tabrakan kapal.
Menurut BHS, hal itu terjadi akibat pendangkalan alur yang tidak terdeteksi. Bahkan kapal bisa kandas ataupun teradi kerusakan parah di dasar lambung kapal. Padahal menurutnya, alur pelayaran merupakan bagian penting dari trasnportasi laut dan aktivitas ekonomi suatu daerah.
Jika terjadi pendangkalan di alur pelayaran, lanjut BHS, kapal tidak akan bisa keluar masuk pelabuhan dengan lancar dan bahkan ada keterbatasan ukuran kapal. Sehingga mengakibatkan logistik menjadi mahal dan tidak efisien.
”Juga sangat membahayakan keselamatan dari kapal dan muatannya dan akan menghambat juga pertumbuhan ekonomi daerah, karena terhambatnya kapal akibat pendangkalan maupun keterbatasan ukuran kapal yg masuk di pelabuhan tersebut," kata BHS dalam keterangan tertulis yang diterima Viva Jatim, Minggu, 13 April 2025.
Seperti yang terjadi di Pelabuhan Baai Bengkulu serta alur pelabuhan Pontianak, pendangkalan sudah sangat hebat akibat belum dilakukannya pengerukan sejak 5 sampai 10 tahun yang lalu.
