Jokowi Ancam Para Kades yang Main-main dengan Dana Desa
- Viva
Surabaya, VIVA Jatim – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala desa agar menggunakan dana desa yang dianggarkan pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Menurut dia, Pemerintah mengucurkan dana desa ratusan triliun untuk puluhan ribu desa di Indonesia, agar salah satunya membawa manfaat mendongkrak ekonomi daerah.
“Pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai sebesar Rp539 triliun kepada 74.800 desa di Tanah Air,” kata Jokowi dikutip dari VIVA pada Rabu, 27 September 2023.
Makanya, Jokowi senang dengan terselenggaranya Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi yang diikuti oleh ribuan dai dan daiah yang telah bekerja konkret ke desa-desa. Adapun, Jambore Nasional digelar di Taman Wisata Cibodas, Cianjur, Jawa Barat mulai Selasa, 26 September 2023.
“Saya senang dengan program desa madani ini. Karena kalau kita ingat dulu ada ABRI masuk desa, nah sekarang dai masuk desa yang siap siaga membangun dan menjaga desa. Alhamdulillah, karena pembangunan desa itu sangat penting,” ujarnya.
Memang, kata Jokowi, program Pemerintah saat ini melakukan pembangunan dari pinggiran atau daerah di desa-desa. Meskipun, lanjut dia, banyak yang menyebut kalau Pemerintah hanya membangun jalan tol, airport, pelabuhan dan infrastruktur lainnya.
“Tapi banyak yang lupa, sejak 2015 sampai 2023, telah selesai kalau jalan tol itu 9 tahun ini hanya 2.040 kilometer. Tapi kalau jalan desa 9 tahun ini selesai 326 ribu kilometer jalan desa. Ini enggak pernah ada yang ngitung. Pak kok panjang sekali? Ya panjang, itu tiap desa hanya 5 kilometer dan kita punya desa 74.800. Kalau selesai 326 dibagi hanya kira-kira 4 - 5 km per desa, masih sangat pendek sekali,” ungkapnya.
Belum lagi, kata Jokowi, pembangunan embung 6.400 desa dan pasar desa sebanyak 14.000 pasar. Untuk itu, Jokowi meminta para dai dan daiah desa madani supaya ikut mengawasinya apakah tepat penggunaannya dana desa yang diberikan pemerintah itu.
“Coba bapak ibu sekalian yang ada di desa para dai, bener nda angka-angka ini, ada jalan desa baru enggak, ada embung enggak, ada irigasi baru enggak. Kalau ndak, berarti banyak yang korup, akan saya turunkan BPK, akan saya turunkan BPKP,”ujarnya.
