Respons PDIP soal Isu Presiden Jokowi Tawarkan Jatah Menteri ke Demokrat
- Nur Faishal/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Beredar isu bahwa pertemuan kedua dalam rangka membicarakan soal jatah menteri untuk Partai Demokrat yang selama ini menjadi oposisi pemerintah.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan terkait posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Maka itu, harus menjadi pertimbangan penting Jokowi jika benar memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Demokrat.
"Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," kata Hasto dikutip dari VIVA, Kamis, 5 Oktober 2023.
Kecuali, lanjut Hasto, Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Faktanya, hingga saat ini, sikap politik Demokrat berperan sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.
"Kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung, tetapi dari pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting," ucap Hasto.
Hasto Sebut PDIP Tetap Serahkan Sepenuhnya ke Presiden Jokowi soal Reshuffle Kabinet
Kendati demikian, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet. Hasto menegaskan bahwa Jokowi lah yang memiliki hak prerogratif untuk itu. Namun, sebelum melakukan reshuffle, kata Hasto, biasanya Jokowi akan menyampaikan kepada ketua umum partai pengusungnya.
