Pemberantasan Korupsi Dinilai Melemah Usai Pemilu 2019, Tantangan Pimpinan Baru KPK
- viva.co.id
Surabaya, VIVA Jatim – Masalah korupsi masih menghantui bangsa ini. Bahkan sejak usai Pemilihan Umum (Pemilu) 20219 silam, penanganan atau pemberantasan korupsi di Indonesia kian melemah. Hal ini disampaikan Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Center, Kevin Evans.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, Kevin pun membuka data dari Corruption Perceptions Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada lima tahun terakhir. Pada 2019 hingga 2023, berturut-turut, CPI Indonesia berada di angka 4,8, 3,7, 3,8, dan 3,4.
Kevin menyampaikan ini di acara orasi kebangsaan bertema 'Perjalanan, tantangan dan harapan pemberantasan Korupsi di Indonesia', yang berlangsung di Kampus Kuningan, Universitas Paramadina, HR Rasuna said, Jakarta, pada Kamis 5 Desember 2024.
“Lima tahun terakhir ini, pemerintahan sebelumnya (Presiden ke-7 Joko Widodo), lima tahun pertama masih ada perkembangan. Tapi yang bikin saya kaget setelah pemilu 2019 something happens di Indonesia. UU KPK berani diubah, pimpinan KPK termasuk orang yang memang cacat,” kata Evans, dikutip dari VIVA, Jumat, 6 Desember 2024.
Ia pun menilai pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi dalam periode tersebut telah gagal.
“Hasilnya seperti ini, mundur sejak 10 tahun (terakhir). Ini sangat menyedihkan. Apa yang dihasilkan dengan mentalitas yang mau dilegowokan dengan praktik tersebut?” bebernya.
Dia juga menyebutkan RI perlu mencari format terbaik pemberantasan korupsi di tengah keterbukaan informasi saat ini.
