Isu Perempuan Ikut Dikawal Lakpesdam Malang Jelang Munas
- Viva Jatim/Madchan Jazuli
Malang, VIVA Jatim – Menjelang Musyawarah Perempuan Nasional (Munas) untuk Perencanaan Pembangunan 2024 tinggal menghitung hari. Lakpesdam NU dan Fatayat NU ikut berkontribusi lewat Diskusi Pra Munas guna memotret kondisi sekaligus arah kebijakan daerah untuk isu-isu perempuan.
Sukses Pra Munas yang bertempat di Pawon Bromo Cafe & Resto beberapa waktu lalu, Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Malang Dr Sutomo mengatakan mendukung sebagai mitra Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusi (INKLUSI) segala macam hal yang terjadi di lingkungan sekitar bermuara pertama di aspek perempuan.
"Oleh sebab itu perempuan perlu membuat satu gerakan sadar keluarga maslahah. Gerakan ini tentunya memberikan edukasi dan sosialisasi," ujar Sutomo melalui keterangan resminya, Jum'at, 22 Maret 2024.
Menurut pria yang juga sebagai Wakil Rekor Bidang Akademik UNIRA Malang ini mengaku melihat realita tersebut membuat perhatian kepada isu-isu perempuan perlu disikapi dengan saksama.
"Guna mewujudkan kemaslahatan keluarga, sehingga memiliki pengarustamaan betapa pentingnya kesadaran terhadap edukasi perkawinan," tandasnya.
Senada, Project Officer INKLUSI, Nuraini mengungkapkan partisipasi bermakna masih menjadi isu krusial untuk perempuan, disabilitas, kelompok rentan hingga kelompok marginal di Indonesia.
Dikatakannya, minimnya partisipasi bermakna dari kelompok tersebut dapat dirasakan melalui tiga aspek. Pertama kuantitatif menunjukkan jumlah yang kecil, kedua tercermin dari minimnya usulan yang merepresentasikan kepentingan mereka.
"Ketiga yaitu lemahnya posisi tawar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Berbagai strategi dan inisiatif dikembangkan dan berhasil mengatasi isu-isu gender untuk beberapa isu," Nuraini.
Kendati demikian, ia mengaku tantangan budaya patriarki acapkali melembaga dalam cara pandang, tata cara kehidupan sehari-hari, dalam kebijakan di berbagai lini di sektor sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta politik dalam pembangunan.
Pra-Munas ini dilaksanakan sebab dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang burtom up dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan dari desa hingga nasional. Seharusnya menurut Nuraini perempuan memiliki peluang yang besar menyuarakan kepentingannya.
"Tetapi kenyataannya perempuan hanya dihadirkan hanya mengurus makanan dan administrasi. Ini berarti perempuan nyaris tidak disediakan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan," tambahnya.