Kata Pemkab Mojokerto Usai 6 Pejabat Dilaporkan ke Bawaslu karena Diduga Tak Netral

Mojokerto, VIVA Jatim - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto merespon soal 6 pejabat yang dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Salah satu yang dilaporkan adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto. Ardi mengatakan, dirinya dengan Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muhtar telah memenuhi panggilan Bawaslu untuk klarifikasi pada Jumat, 26 Juli 2024. 

"Kami hadir sudah, kami jawab semua pertanyaaan sampai tuntas," terangnya kepada wartawan, Jumat, 26 Juli 2024. 

Diketahui, 6 pejabat Pemkab Mojokerto dilaporkan Aliansi Masyarakat Pengawas Pilkada (AMPP) Kabupaten Mojokerto.

Ardi dilaporkan karena bertanggungjawab atas pengelolaan akun media sosial Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Sebab, akun Tiktok Diskominfo mengunggah kegiatan Ikfina diluar agenda sebagai Bupati Mojokerto, melainkan sebagai bakal calon bupati (bacabup). 

Yakni, kegiatan pengajian umum Mujahadah Rubu'ussanah Wahidiah dan kegiatan pengajian umum Walimatul Unsy pernikahan Putri-Putri Ustadz Miftahul Hadi pada 16 Juli 2024.

Ardi membantah tudingan tersebut. Ia menyebut, kegiatan Ikfina yang diliput Diskominfo dalam kapasitasnya sebagai Bupati Mojokerto.

Halaman Selanjutnya

"Karena saat itu, dalam undangan resmi ditunjukkan kepada Bupati untuk menghadiri pengajian itu," paparnya.