Belanja APBD Surabaya Terbesar se-Indonesia, Ini Kata Eri Cahyadi

Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
Sumber :
  • IST/Viva Jatim

Jatim – Belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Tanah Air dibandingkan semua kota se-Indonesia.

Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp 1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun. 

Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Hadir dalam rakor tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh, dan perwakilan kementerian/lembaga serta pemda se-Indonesia.

Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa 29 November 2022. 

Baca juga: Pemkot Surabaya-Kemenaker Siap Bersinergi soal Program Padat Karya

APBD, lanjut Eri, jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya  

“Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulan ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat,” sambungnya.

Eri lantas membeber sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Penggunaan produk dalam negeri itu di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

“Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi,” bebernya.