Komitmen BPJS Ketenagakerjaan Trenggalek Tekan Kemiskinan Lewat Jamsos
- Madchan Jazuli/Viva Jatim
"Kemudian masa depan anak terjamin. Jika memiliki anak dari siswa dari TK sampai S1 akan dibiayai oleh negara lewat BPJamsostek ini," imbuhnya.
Langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam pengentasan kemiskinan dan membuka ekonomi baru ini tentu didasari perintah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Serta UU RI Nomor 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Dasar hukum selanjutnya adalah Undang-undang RI Nomor 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lalu, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Termasuk juga Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial.
Wibowo pun berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek turut ambil peran dalam hal ini. Karena dengan manfaat yang sekian besar dengan iuran kecil, pemerintah daerah dapat menganggarkan melalui APBD untuk pekerja rentan yang masuk kategori miskin.
"Negara harus bertanggung jawab, makanya harus dicover dengan jaminan sosial, pemerintah bisa menganggarkan untuk itu," bebernya.
Pria asal Kota Pontianak ini juga menyarankan, jika tidak tercover di APBD, bisa melalui BAZNAS, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) atau ke tataran bawah yaitu Pemerintah Desa. Menurutnya Pemerintah Desa juga harus berperan aktif menekan kemiskinan di desa-desa bisa melalui dana desa.
"Peran daerah juga harus sosialisasikan. BPJamsostek bukan programnya kami, tetapi programnya negara, pun pemerintah daerah bagian dari negara. Jadi juga punya tanggung jawab untuk memastikan program ini berjalan dengan adanya Inpres hingga Undang-undang," paparnya.
