KPU Mojokerto Gunakan Tempat Ibadah untuk Sosialisasi, Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto gelar sosialisasi
Sumber :
  • Viva Jatim/M Lutfi Hermansyah

Mojokerto, VIVA JatimKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto semakin intensif menggelar sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah menyasar tempat-tempat ibadah

Terima Kirab Pataka 2024 di Pemkab Kediri: Bersama Bangun Jawa Timur

Kali ini sosialisasi digelar di Musala di Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Mojokerto misalnya. Acara ini dihadiri sekitar 83 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan perempuan desa.

Nampak hadir 3 komisioner KPU Kabupaten Mojokerto. Yakni Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusias (Parmas SDM) Muslim Bukhori, Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) Achmad Febrianto dan Divisi Teknis Rendy Oky Saputra.

Pj Gubernur Adhy Ajak Tokoh Agama Jadi Garda Terdepan Wujudkan Kondusifitas

Hadir pula Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Deni Mustopa. 

Muslim Bukhori menyampaikan, langkah ini dilakukan karena tatap muka jadi salah satu metode sosialisasi paling efektif. Terlebih di tempat-tempat ibadah karena jarang tersentuh.

Pesan Khusus Pj Gubernur Adhy kepada 8 Pj Bupati dan 13 Pjs

Dalam sosialisasi ini, lanjut dia, menyampaikan beberapa hal, seperti ajakan menggunakan hak pilih, pemilu damai, dan kebijaksanaan menerima informasi terkait pemilu.

“Ini kewajiban bagi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat jika nanti tanggal 24 November ada pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Saya berharap semua meluangkan waktu untuk menggunakan hak pilihnya,” katanya. 

Strategi ini dipasang guna mengefektifkan sosialisasi pemilu. Sebab KPU Kabupaten Mojokerro memasang target tinggi dalam partisipasi pemilih, yaitu 90 persen. 

Muslim mengatakan, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berkualitas. 

Ia juga mengajak masyarakat mewujudkan Pilkada damai. Sebab, perlu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan bijak dan tetap menjaga kerukunan di antara kita,” tutu Muslim.