APDESI Tanggapi Video Perangkat Desa Dukung Paslon Pilbup Tulungagung: Bisa Diberhentikan!

Tulungagung, VIVA Jatim –Beberapa pekan lalu viral sebah video yang menunjukkan dukungan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ke salah satu pasangan calon (paslon) Pilbup Tulungagung. Kepala Desa Kendalbulur mengaku oknum tersebut bisa mendapat sanksi pemberhentian.

Video berdurasi 9 detikitu menunjukkan beberapa pengurus dan Ketua PPDI Tulungagung bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin.

Video tersebut juga terdapat Ketua DPD Golkar Tulungagung Asmugi. Mereka yang berada di sebuah ruang tamu lantang memekikkan yel-yel "PPDI siap memenangkan Gabah (Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin).

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tulungagung, Anang Mustofa menjelaskan Perangkat Desa yang terlibat dalam video itu bisa diberhentikan oleh kades. Pasalnya acuan yang digunakan sudah melanggar UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 bukan UU Bawaslu.

"Total 3 poin tercukupi dalam Pasal 51 soal Larangan Perangkat Desa. Soal sanksi tergantung kepala desanya. Bisa sanksi administrasi hingga pemberhentian," ujar Anang Mustofa ditemui di Nangkula Park, Minggu, 13 Oktober 2024.

Dirinya mengulas UU Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 51 perangkat desa dilarang: a) merugikan kepentingan umum, b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Lalu, poin (c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, (e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.

Halaman Selanjutnya

Selanjutnya poin (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Serta poin (k) melanggar sumpah/janji jabatan.