Harapan Petani ke Pemerintah Komitmen Melindungi Bukan Hanya Soal Cukai

Ilustrasi Pj Bupati Tulungagung meninjau lahan Tembakau.
Sumber :
  • Viva Jatim/Madchan Jazuli

Muhdi memaparkan supaya apapun kebijakan yang disusun oleh pemerintah, baik fiskal maupun non-fiskal kiranya tetap mempertimbangkan kondisi kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sulit. Termasuk lapangan pekerjaan yang semakin terbatas.

AMTI Nilai Kemenkes Terburu-buru Sahkan RPMK

"Apapun peraturannya, khususnya perihal pengaturan tembakau, kami berharap petani supaya juga dilibatkan dan keberlangsungan sawah ladang kami bisa dipikirkan," imbuhnya.

Pemerintah harus mempertimbangkan matang-matang dampak dari semua peraturan ataupun kebijakan yang ada. Jangan sampai cukai tahun depan tidak naik, tapi jadi berkali-kali lipat di tahun berikutnya. Itu sama saja dengan membunuh mata pencaharian kami,”katanya.

Industri Rokok Terancam, Kadin Jatim Tolak Beberapa Pasal di PP 28/2024

Sementara, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman menjelaskan kebijakan pemerintah untu tidak menaikkan CHT 2025 adalah langkah yang tepat.

Dikatakannya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan dan stabilitas industri hasil tembakau (IHT).

Petani Tembakau-Cengkeh Tolak Pasal Pengamanan Zat Adiktif PP Kesehatan

Sebab, komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan IHT dan 6 juta tenaga kerja di dalamnya juga terwujud di tahun-tahun berikutnya. Jangan sampai, ketika di tahun 2026 ada lonjakan tarif yang tinggi, maka akan semakin menekan sektor manufaktur ini.

"Apalagi melihat situasi ekonomi saat ini cukup berat, lapangan pekerjaan makin sulit, beban untuk IHT bertumbuh pun semakin berat," kata Budhyman.