Pimpinan DPRD Jatim Soroti Angka Kemiskinan Masih Tinggi
- VIVA Jatim/A Toriq A
Surabaya, VIVA Jatim - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono memberikan atensi khusus pada pengentasan kemiskinan yang masih tinggi di Jatim. Semua kebijakan dan penganggaran harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Deni usai dirinya diambil sumpah untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2024-2029 dalam rapat paripurna.
“Tadi Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Pak Said Abdullah juga menekankan penugasan ini harus menjadi momentum untuk menyuarakan aspirasi wong cilik, mengawal penurunan kemiskinan yang masih sangat tinggi di provinsi ini,” kata Deni.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, sebagai bagian dari fungsi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, kata Deni, pihaknya akan menyoroti arah penyaluran anggaran Provinsi Jatim. Semua politik anggaran harus diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh gerak kebijakan dan penganggaran Pemprov Jatim harus didedikasikan untuk masyarakat. Kurangi program seremonial yang tak berkaitan dengan hajat hidup rakyat," ujarnya.
"Kemiskinan di Jatim ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Padahal, potensi di Jatim luar biasa besar,” imbuhnya.
Penduduk miskin di Jatim sendiri per Maret 2024 mencapai 9,79 persen (3,9 juta jiwa), lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.
Bahkan, lanjut Deni, bila dirinci lebih detil, angka kemiskinan di perdesaan Jawa Timur menduduki urutan pertama atau memiliki persentase terbesar bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Angka kemiskinan perdesaan di Jatim tembus dua digit, mencapai 13,3 persen, tertinggi dibanding provinsi lainnya.
Deni optimistis, gerak kepemimpinan di DPRD Jatim akan dapat berjalan sinergis. Adapun susunan pimpinan DPRD Jatim 2024-2029 adalah Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan empat wakil ketua, yaitu Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono, dan Sri Wahyuni.
“Kami akan bergerak secara kolaboratif untuk mengorkestrasi kerja-kerja kedewanan agar optimal untuk memastikan seluruh kepentingan wong cilik terakomodasi dalam kebijakan Pemprov Jatim. Jadi panduan Pemprov Jatim harus jelas, yaitu keberpihakan ke masyarakat, kurangi pencitraan, dan fokus pada solusi atas problem yang dihadapi warga. Semuanya pasti kita kawal,” tegas Deni.
