Survey KIPP Sebut Masyarakat Gresik Tak Tahu Kapan Pelaksanan Pilkada 2024
- Tofan Bram Kumara/Viva Jatim
Menariknya, ada ditemukan sebanyak 3% menganggap bahwa Syahrul Munir adalah calon bupati berdasar pada spanduk yang dilihat di lingkunganya.
“Selain sosialisasi oleh KPU yang sangat lemah, juga menggambarkan bahwa kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu juga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Maslukhin.
Berikutnya, hanya 62% yang menyatakan hadir ke TPS. Sebanyak 27% menunggu alasan tertentu untuk datang di TPS dan sebanyak 11% menyatakan tidak hadir karena pilkada tidak menarik.
Dengan demikian, Pilkada di Kabupaten Gresik rentan terhadap pelanggaran. Baik itu yang dilakukan peserta pemilihan atau penyelenggara. Terutama terhadap netralitas ASN dan kepala desa, juga politik uang. Mengingat peserta calon tunggal dan notabenenya incumben.
Sehingga masyarakat perlu untuk ikut memantau. Oleh karena kerawanan ini, semua KIPP Gresik akan menerjunkan 365 relawan untuk memantau pada saat pelaksanaan 27 November 2024.
“Kerawanan biasanya datang pada saat masa tenang, dan hari pungut hitung yang bisa dilakukan oleh jajaran penyelenggara, terutama pada saat penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan,” ungkap Maslukhin.
Pemantauan tersebut, sejalan dengan putusan mahkamah Konstitusi No 4 tahun 2015, pemantau yang terdaftar di KPU mempunyai legal standing untung mengajukan sengketa hasil.
