6 Program Gus Muhaimin Disebut Jadi Solusi Hadapi Ancaman Resesi 2023
- Dokumen Ahmad Athoillah
Jatim – Anggota Fraks PKB DPRD Jawa Timur Ahmad Athoillah atau Gus Atho’ menyampaikan bahwa, mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Prediksi resesi 2023 bisa menjadi nyata. Karena itu, enam program Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin bisa menjadi solusi.
Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, papar Gus Atho’, secara umum resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto (PDB), jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Keenam program Gus Muhaimin yang disebut Gus Atho’ ialah listrik gratis untuk masyarakat miskin, pupuk gratis untuk petani kecil, subsidi BBM untuk pengguna motor dan angkutan umum, kredit modal tanpa agunan untuk generasi milenial, dana pensiun naik untuk TNI, Polri dan veteran, dan yang keenam ialah guru honorer menjadi guru tetap.
Gus Atho’ menuturkan, setidaknya tiga sektor dari enam program yang digagas Gus Muhaimin dan PKB-nya bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman resesi 2023. Ketiga sektor tersebut jika dilaksanakan dengan tepat akan berkesinambungan serta menimbulkan efek positif bagi sektor lainnya.
Tiga sektor itu ialah, pertama, sektor pertanian. “Setiap kami melakukan kunjungan ke para petani pasti yang dikeluhkan adalah masalah subsidi pupuk. Jika masalah alokasi subsidi pupuk masih belum bisa teratasi dengan tepat, maka hasil panen tidak akan maksimal yang mengakibatkan harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut.
Cara yang tepat saat ini yang harus dilakukan adalah pupuk gratis untuk petani kecil dengan skala lahan maksimal 0,5 hektare. Dengan begitu, hasil panen akan meningkat dan harga bahan pokok juga tidak akan memberatkan masyarakat.
Kedua, sektor pendidikan. Gus Atho’ pun menanggapi kebijakan pemerintah yang secara resmi menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023. Ia menilai, hal tersebut akan memengaruhi nasib para guru honorer yang jumlahnya ditaksir melebihi 700.000 orang di Indonesia atau setara 24 persen dari total guru di Indonesia yang diperkirakan mencapai hampr 3 juta orang.
