Ketua DPRD Gresik Prihatin, Datangi PT Barata Indonesia Upayakan Percepat Pembayaran
- Tofan Bram Kumara/Viva Jatim
Gresik, VIVA Jatim – Selain melakukan demo di PT Barata Indonesia, Aliansi Vendor Barata (AVB) juga berkirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik mengadukan masalah tersebut
Namun, belum dilakukan hearing (dengar pendapat) dengan anggota dewan, ratusan vendor sudah melakukan aksi demo. Karena itu, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir hadir menemui para pendemo agar suasana kondusif.
Syahrul mengatakan pihaknya prihatin dan menyesalkan adanya tunggakan dari perusahaan sebesar Barata kepada para vendor. Menurut Syahrul perlu upaya penyelamatan khusus untuk mempercepat pembayaran tunggakan PT Barata kepada para vendor.
"Artinya (Kepada) pihak Barata ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat," tutur Syahrul, Selasa, 12 November 2024.
Syahrul menerangkan dari sekian banyak vendor yang belum terbayar dengan tagihan kurang lebih Rp1 triliun, bisa diatensi oleh Presiden, atau melalui komisi VI DPR RI.
"Di APBN 2025 kalau bisa ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tagihan - tagihan PT. Barata, karena kasihan teman-teman aliansi Vendor ini menuntut haknya tapi belum ada penyelesaian yang berarti," ucapnya.
Berdasarkan penuturan para vendor, tagihan per vendor nilainya bisa mencapai miliaran, namun mereka hanya dapat pembayaran bertahap (cicilan) dari PT Barata mulai Rp2 juta hingga Rp7 juta.
"Nah karena PT Barata Ini di Gresik Domisilinya, harapan saya ada perhatian dari pemerintah pusat. Kami berharap Barata tetap eksis dalam menggarap proyek-proyek nasional, bisa mensejahterakan warga, bisa merekrut tenaga kerja lokal, dan yang penting ini piutang-piutang yang selama ini mencapai sekian triliun bisa dibayarkan secara tuntas," ungkap Syahrul.
Diberitakan sebelumnya, sekitar 272 vendor mitra kerja PT Barata Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan kantor PT Barata Indonesia, Gresik. Mereka menuntut pembayaran kontrak pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tapi belum terbayar dengan total sebesar Rp2,4 triliun sejak tahun 2018. (Tofan Bram Kumara)
