Wacana Pilkada Dipilih DPRD Didukung Menantu Pak De Karwo

Politisi muda Golkar Jatim Bayu Airlangga
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Suara dukungan terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak hanya nyaring berbunyi di lingkungan parlemen.

25 KK Terdampak Longsor di Pucanganak Trenggalek

Politisi muda Golkar Jatim Bayu Airlangga juga turut angkat suara memberikan dukungan soal gagasan Presiden ke sembilan itu.

Bayu beranggapan, jika Pilkada dilakukan oleh DPRD akan menciptakan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih.

Ricuh, Aksi Lempar Kursi Warnai Eksekusi Hotel Garden Palace Surabaya

“Pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi tanpa mengabaikan prinsip konstitusional,” ujarnya di Surabaya, Kamis 19 Desember 2024.

Menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo ini menuturkan, usulan Presiden Prabowo ternyata juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menilainya relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini. 

Daftar UMK Daerah di Jatim Tahun 2025 dengan Besaran 2 Jutaan Rupiah

Bayu menjelaskan bahwa efisiensi dalam konteks ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga memastikan proses politik berjalan lebih efektif. 

“Biaya besar dalam Pilkada langsung sering menjadi beban bagi calon kepala daerah. Dengan pemilihan lewat DPRD, kita bisa meminimalkan itu sambil tetap menjaga kualitas pemimpin yang terpilih,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa usulan ini tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak akan mengurangi semangat demokrasi jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Menurut Bayu, politik pemilihan langsung one man one vote yang saat ini terjadi menyisakan timbulnya banyak persoalan. Biaya politik yang tinggi berpotensi menimbulkan praktik korupsi bagi kepala daerah yang menjabat demi mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, maka gagasan Presiden Prabowo bisa menjadi solusi menekan perilaku rasuah tersebut.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya.