Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Pemerintah Naikkan Status PMK Jadi Wabah Nasional

Agar penanangan lebih maksimal dan  persebarannya tidak semakin meluas, lanjut Deni maka diperlukan pembatasan lalu lintas ternak. Hewan yang dipasarkanpun harus memiliki keterangan vaksin dan surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

“Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Deni juga memikirkan skema perlindungan ternak layaknya asuransi menangtisipasi penyakit seperti wabah PMK ini. Hal ini menarik untuk didiskusikan dan dikaji sebagai program jangka panjang.

“Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar,” pungkas Deni.