Sekolah Rakyat di Mojokerto Mulai Beroperasi Juli, Tampung 50 Siswa Jenjang SMP

Selain itu, proses renovasi dan rehabilitasi gedung Balai Diklat BKSDM yang akan digunakan Sekola Rakyat masih terus berjalan. Iwan mengatakan, keseluruhan anggaran revitalisasi gedung ini ditanggung oleh Kementerian PU.

Ia juga juga menyampaikan, pengerjaannya ditarget tuntas pada akhir Juni seiring dengan dimulainya penerimaan peserta didik sekolah rakyat pada Juli.

“Tahun ajaran baru Sekolah Rakyat rencana bulan Juli. Hanya saja  tanggalnya kami menunggu petunjuk dari pusat. Karena Sekolah Rakyat dari Kemensos langsung,” ungkapnya. 

Gedung Sekolah Rakyat di Balai Diklat BKSDM ini hanya sementara. Meski begitu, akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan penunjang pembelajaran lainnya. Seperti ruang kelas, asrama, kantor, ruang guru, dapur, ruang makan dan musala.

Pemkab Mojokerto juga telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarbandong untuk pembangunan Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan kapasitas 1.000 siswa. Namun, lahan tersebut akan diperluas menjadi 6 hektare agar memenuhi syarat sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat.

“Di Banyulegi itu luas lahan sekitar 3,5 hakter, akan tetapi standart Kementerian PU minimal 6 hektare untuk Sekolah Rakyat. Nanti kita ada pengadaan membeli lahan milik warga. Saat ini kami masih komunikasi intens dengan pemerintah desa Banyulegi untuk pembebesan lahan,” papar Iwam. 

Iwan menyebut, pembebasan lahan 2,5 haktere diploting anggaran Rp 8,5 miliar bersumber dari P-APBD Kabupaten Mojokerto 2025. Sehingga, diharapkan tahun ini mulai dibangun agar bisa digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Halaman Selanjutnya

Sementara, untuk pembangunan gedungnya ditanggung pemerintah pusat. “Hanya saja ini belum ada komunikasi butuh waktu berapa lama untuk membangunnya sampai tahun ajaran 2026/2027,” paparnya.