Tambang Ilegal Marak, Warga Resah, DPRD Jatim: Gubernur Harus Lebih Tegas

"Tambang ilegal ini sudah merugikan warga, merugikan negara pula. Keuntungan hanya untuk kelompok dan pribadi semata," lanjutnya.

Selain menyoroti dampak buruk tambang ilegal, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih aktif mensosialisasikan proses perizinan tambang kepada masyarakat. Ia menilai, birokrasi yang rumit seringkali membuat masyarakat enggan mengurus izin secara resmi.

“Saya juga meminta Pemerintah Provinsi lebih giat lagi mensosialisasikan pengurusan izin tambang. Jangan terlalu berbelit dan muter-muter,” ujarnya.

Ia menilai dengan adanya sosialisasi yang baik dan proses perizinan yang transparan serta efisien, masyarakat dapat terdorong untuk mengikuti aturan.

Multazam mengungkapkan, tak sedikit masyarakat yang awalnya berniat mengurus izin, namun akhirnya frustrasi akibat proses yang terlalu panjang dan membingungkan.

“Kadang ada yang niatnya ngurus perizinan, tapi susahnya minta ampun. Di sisi lain, aktivitas pertambangan sudah jalan. Dari lamanya proses perizinan, tambangnya sudah tutup izinnya baru keluar,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia mendesak Gubernur Jawa Timur untuk turun tangan memperbaiki tata kelola perizinan dan perpajakan sektor pertambangan secara menyeluruh.

Halaman Selanjutnya

“Ini harus dicarikan solusi. Gubernur harus lebih tegas. Jika tata kelola pajak pertambangan bisa dikelola dengan rapi, insyaallah berdampak baik bagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi,” pungkasnya.