PWI dan DPRD Gresik Dorong Anggaran Daerah Harus Tepat Sasaran
- Tofan Bram Kumara
Gresik, VIVA Jatim-Ketua PWI Gresik, Deni Alisetiono mengatakan pembangunan daerah tak cukup hanya dilihat dari besaran anggaran. Tetapi bagaimana anggaran tersebut dikelola tepat sasaran dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deni dalam Dialog Publik “Smart Budgeting & Smart Revenue” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik bersama DPRD Gresik, di Hotel Horison GKB, Kamis, 22 Januari 2026.
Ia mengatakan pers memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya mengelola belanja daerah, tetapi juga menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan melalui kolaborasi dan digitalisasi.
Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim menyebut dengan hampir seribu perusahaan besar yang beroperasi di Gresik, seharusnya PAD daerah ini bisa melampaui Rp 1,1 triliun. Namun faktanya bahwa PAD masih bertumpu pada pajak dan retribusi dinilai sebagai indikasi belum optimalnya kapitalisasi potensi daerah.
“Lebih dari 50 persen PDRB Gresik disumbang industri pengolahan, tapi PAD-nya belum mencerminkan kekuatan itu. Gresik jangan hanya jadi penonton, harus jadi tuan rumah yang mendapat manfaat besar,” ujarnya.
Ia mendorong penguatan BUMD, optimalisasi sektor perizinan, serta terobosan kebijakan fiskal sebagai jalan keluar.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengakui ketergantungan PAD terhadap pajak daerah masih sangat tinggi. Pada 2025, lebih dari 95 persen PAD bersumber dari pajak, terutama PBB, BPHTB, dan pajak listrik. Untuk itu, Pemkab Gresik tengah menggenjot sektor perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dinilai memiliki potensi besar seiring masifnya kawasan industri.
“Kami terbuka terhadap masukan. Smart revenue menjadi strategi penting agar kemandirian fiskal Gresik bisa tercapai secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menyoroti tantangan fiskal akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 539 miliar. Dampaknya, alokasi pembangunan infrastruktur terpaksa dikurangi. Kondisi tersebut, kata dia, membuat optimalisasi PAD menjadi keharusan.
“PAD adalah concern utama kami. Di tengah keterbatasan fiskal, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” tegas Syahrul.
