Menuju Swasembada Garam 2027, HMPG Jatim Minta Pemerintah Segera Tetapkan HPP
- VIVA Jatim/Tito
Selain itu, HMPG juga mengusulkan adanya pengawasan distribusi garam, baik dari produksi dalam negeri maupun impor, dengan melibatkan aparat penegak hukum serta asosiasi petani.
Menurut Hasan, pengawasan tersebut penting untuk memastikan transparansi distribusi sekaligus melindungi garam produksi petani dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Pembina HMPG Moh Sholeh bersama perwakilan petani Haji Tewimas menyatakan pihaknya berencana mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia guna mendorong percepatan penetapan HPP garam.
Mereka juga mengusulkan agar distribusi garam nasional dapat dilakukan melalui satu pintu dengan melibatkan BUMN sektor garam agar pengawasan lebih mudah sekaligus memastikan penyerapan garam produksi petani.
“Harapan kami distribusi garam bisa melalui satu pintu sehingga pengawasannya lebih mudah, sekaligus BUMN sektor garam juga dapat menyerap garam rakyat,” pungkasnya.