Diminta Kepala Daerah untuk Nyapres, Gus Muhaimin: Saya Siap!
- A Toriq A/Viva Jatim
Jatim – Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar diminta atau lebih tepatnya mendapat mandat dari kepala daerah di Jawa Timur untuk maju sebagai Calon Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Permintaan tersebut karena Gus Muhaimin, sapaan lekatnya dinilai mampu membawa aspirasi daerah ke pusat.
Sebelumnya, Gus Muhaimin juga membawa banyak keluhan dari seluruh kepala daerah ke pusat. Salah satunya keluhan dari Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam yang prihatin dengan rendahnya harga tembakau di Madura.
Hal itu kemudian dibawa Gus Muhaimin ke pusat untuk diperjuangkan. Sehingga nantinya harga tembakau kembali normal dan bisa menyejahterakan masyarakat petani tembakau khususnya.
"Saya mohon kepada Gus Muhaimin, perjuangkan betul Gus, nasib petani kita. Karena dulu Gus masyarakat Madura menganggap tembakau adalah daun emas," kata Badrut saat acara Mandat Daerah untuk Indonesia 'Budal Gus’ di Hotel Majapahit, pada Rabu 15 Februari 2023.
Baddrut yakin, Gus Muhaimin dapat memperjuangkan permasalahan yang ada di akar rumput yang dikeluhkan oleh beberapa kepala daerah. Sebab, Gus Muhaimin sendiri memang berasal dari kaum bawah yang notabene bersentuhan langsung dengan petani.
"Saya yakin Gus Muhaimin adalah pemimpin masa depan untuk Indonesia," ujarnya.
Dengan begitu, Badrut yang ditemani Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyerahkan mandat daerah kepada Gus Muhaimin.
"Ini kepala daerah memberi mandat, dengan mandat ini mudah-mudahan budal Gus, Bismillah menyejahterakan Indonesia," kata Gus Irsyad.
Di sisi lain, Gus Muhaimin pun menerima mandat tersebut. Ia pun berjanji akan membawa problem yang ada di daerah untuk diperjuangkan. Karena ini semua adalah untuk kesejahteraan rakyat semua.
"Saya terima mandat dari kepala daerah, saya siap," kata Gus Muhaimin.
Ia katakan, problem sosial yang terjadi di masyarakat saat ini begitu kompleks sehingga butuh penangan bersama. Mulai dari potensi buda alam, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, infrastruktur hingga permasalah pernikahan dini harus segera diselesaikan.
"Problem-problem yang muncul membutuhkan penanganan secara nasional. Ini penting membuat agenda bersama sehingga pemerintahan siapapun nanti yang melanjutkan periode sampai 2024 ke depan," tandasnya.
