Kemplang Pajak, Bos Pabrik Baja di Mojokerto Divonis 2 Tahun dan Denda Rp 5,7 Miliar
- Viva Jatim/M Lutfi Hermansyah
Amar putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada persidangan sebelumnya. JPU menuntut Ronny 3,5 tahun penjara dan membayar denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan penjara.
Atas tuntutan tersebut, baik JPU maupun tim penasihat hukum terdakwa Ronny sama-sama menyatakan akan melakukan upaya banding.
Perwakilan tim penasihat hukum terdakwa Ronny, Fauzi Zuhri Wahyupradika menyatakan keberatan atas keputusan majelis hakim. Ia menyebut, dalam kasus ini kliennya telah dikriminalisasi. Sebab, pada tahun PT SPA telah dinyatakan pailit pada tahun 2019.
Sementara, lanjut Fauzi, di dalam fakta persidangan PT SPA baru diketahui pailit pada tahun 2020. Sehingga ia mempertanyakan alasan tidak adanya penagihan sejak tahun 2013.
"Kenapa tidak disampaikan tahun 2013 . Ini tidak adil. Baru diketahui semuanya dan saksi baru dipanggil tahun 2020 oleh PPNS (penyidik pegawai neger sipil) pajak. Kenapa kami sampaikan dikriminalisasi ?PPNS ingin memenjarakan. Seharusnya kan lebih mengedepankan pembinaan," katanya kepada wartawan usai sidang.
Ia juga membantah jika sempat ada penagihan tunggakan pajak kepada PT SPA. Namun, penagihan yang diterima terdakwa Ronny justru ditunjukkan kepada PT Sinergi Jaya Perkasa, usaha dibidang sepatu yang beralamatkan dk Jakarta.
"Jadi itu hal yang lain. Itu sudah dibuktikan oleh klien kami saat BAP, maka tidak bisa dinaikkan kepenyidikan. Tagihan ke PT Sinergi Jaya Perkasa itu pabrik sepatu bukan pabrik besi. Apa bubungannya? Itu di BAP muncul," tegasnya.
