Dialokasikan Rp27 M, Sri Untari: Apa Cukup Tangani Kekerasan Perempuan?

Jatim – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari mempertanyakan kepedulian Pemerintah Provinsi setempat terhadap perlindungan anak dan perempuan. Mengingat di R-APBD 2023, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak hanya dialokasikan anggaran Rp27 miliar.

"Kita cukup kaget. Saat kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di Jatim masih tinggi justru dinas yang berkaitan dengan persoalan ini malah mendapatkan anggaran yang kecil. Apakah cukup anggaran sebesar itu untuk menangani persoalan perempuan dan anak di Jatim?" ujar Sri Untari kepada Viva Jatim, Sabtu 31 September 2022.

Dia menegaskan, kasus maraknya kekerasan yang menyasar ke perempuan dan anak harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. "Kalau anggarannya minim, bagaimana akan maksimal didalam melakukan perlindungan perempuan dan anak yang masih perlu penanganan maksimal lagi," tegasnya.

Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini berjanji akan meminta penjelasan minimnya anggaran tersebut sebagai evaluasi agar anggarannya bisa ditambah.

"Harus ditambah itu anggarannya. Kalau anggarannya minim semacam ini, bagaimana kita akan bisa maksimal didalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jatim," ujarnya. 

Bukan hanya itu, Sri Untari juga akan mempertanyakan soal anggaran yang mempunyai sangkut paut dengan perlindungan perempuan dan anak, seperti Dinas Kesehatan, dengan program penekanan angka stantingnya dan Dinas Tenaga Kerja.

"Bagimana anggaran untuk Badan Latihan Kerja (BLK) terkait pelatihan kepada perempuan untuk mandiri, Dinas UKM dan Koperasi, bagaimana pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dengan usaha-usaha yang dilakukannya serta dinas-dinas lainnya," pungkasnya.