Antisipasi TPPO, DPRD Jatim Usul Pendirian Posko Pengaduan Berbasis Online
- A. Thoriq/ Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-DPRD Jawa Timur mengusulkan didirikannya posko pengaduan online sebagai upaya antisipasi terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Menurut Anggota komisi E DPRD Jawa Timur, Hary Putri Lestari (HPL) maraknya kasus TPPO harus mendapat penanganan serius dari pemerintah dimulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya.
Langkah pertama dalam mencegah terjadinya TPPO ini, katanya, memang butuh penguatan sosialisasi. Pasalnya banyak warga di pelosok desa belum mengetahui modus-modus TPPO.
"Paling banyak kan ada ditingkat desa atau pelosok. Perlu ada sosialisasi secara masif dan aktif tentang TPPO. Jangan sampai ada peningkatan hal tersebut," kata HPL, Kamis 29 Juni 2023.
Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, peran aktif aparat desa sangat diperlukan dalam pencegahan TPPO. Mereka harus mengerti siapa saja yang akan bepergian keluar negeri, agar tak lagi kecolongan. Sambil lalu memberikan pengetahuan terkait hal apa saja yang menjadi proseduralnya.
"Bisa ditanya lebih dalam urusan warganya jika mengajukan perjalanan ke luar negeri atau luar pulau. Dengan memberikan sosialisasi ke warganya juga persyaratan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang benar. Jangan sampai warganya jadi korban TPPO," jelasnya.
Di dataran akar rumput, lanjutnya, pemerintah juga harus aktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat. Bisa melalui ormas maupun lembaga sosial lainnya. Tidak hanya itu, pemerintah harus juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar penyalur tenaga kerja terutama ke luar negeri.
