Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Disahkan DPRD Jatim tapi Ada Beberapa Catatan

"Misalnya penyediaan pupuk yang sangat didambakan petani, pengerukan sungai dangkal dan jaringan irigasi, modal usaha Mikro, modal kerja nelayan, penyiapan tenagakerja kompeten, rumah tidak layak huni , dan lain sebagainya," katanya. 

Tentunya tidak bermakna apabila Silpa sangat besar padahal angka kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi, kebutuhan dasar rakyat belum terlayani. 

"Secara prinsip, kita semua mengharap kapasitas APBD Provinsi setiap tahun cukup besar, hendaknya  direalisasi secara bertanggungjawab oleh Jajaran Eksekutif agar dicapainya target terus meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,"pungkasnya. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan  mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama seluruh fraksi DPRD yang telah melakukan pembahasan dan penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja dan perbaikan pemerintah provinsi Jatim kedepannya. 

"Terima kasih pada banggar yang telah menyampaikan. Maka itu sekali lagi masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan banggar akan kami tindaklanjuti," pungkasnya.