Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Disahkan DPRD Jatim tapi Ada Beberapa Catatan

Surabaya, VIVA Jatim-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 akhirnya disetujui menjadi perda oleh Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. 

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan dari laporan Pendapat akhir Fraksi - fraksi di DPRD menyetujui dan menerima Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 menjadi Perda. 

"Namun ada beberapa catatan dari Fraksi - Fraksi di DPRD bisa ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh pihak Pemprov Jatim untuk perbaikan kedepannya," katanya rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu 5 Juli 2023. 

Salah satunya dari Fraksi Golkar yang menyoroti besarnya dana SILPA. Jubir Fraksi Golkar Adam Rusyadi mengatakan angka Silpa setiap akhir tahun selalu cukup besar. Untuk TA 2022 sebesar 4 trilyun 446 milyar lebih, menunjukkan bahwa dalam Tahun Anggaran 2022 terhimpun sejumlah dana yang tidak terpakai secara efektif dan terprogram.  

"Meskipun  perolehan akumulatif dana Silpa ini dapat dipertanggungjawabkan dan normatif, namun pada sisi perencanaan yang dinilai belum baik," katanya. 

Semestinya menurut Adam, APBD ini dapat digunakan lebih maksimal untuk mendukung mengatasi kemiskinan, ketimpangan, layanan kesehatan dan masalah Stunting. 

Lebih dari itu, demi penyerapan anggaran yang maksimal sebetulnya banyak hal yang bisa didukung untuk mengatasi kesulitan bagi petani, nelayan bahkan UMKM. 

"Misalnya penyediaan pupuk yang sangat didambakan petani, pengerukan sungai dangkal dan jaringan irigasi, modal usaha Mikro, modal kerja nelayan, penyiapan tenagakerja kompeten, rumah tidak layak huni , dan lain sebagainya," katanya. 

Tentunya tidak bermakna apabila Silpa sangat besar padahal angka kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi, kebutuhan dasar rakyat belum terlayani. 

"Secara prinsip, kita semua mengharap kapasitas APBD Provinsi setiap tahun cukup besar, hendaknya  direalisasi secara bertanggungjawab oleh Jajaran Eksekutif agar dicapainya target terus meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,"pungkasnya. 

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan  mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama seluruh fraksi DPRD yang telah melakukan pembahasan dan penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja dan perbaikan pemerintah provinsi Jatim kedepannya. 

"Terima kasih pada banggar yang telah menyampaikan. Maka itu sekali lagi masukan dari fraksi-fraksi, komisi, dan banggar akan kami tindaklanjuti," pungkasnya.