Lapaknya akan Digusur, Puluhan PKL Mojokerto Lapor ke DPRD Jatim

Mojokerto, VIVA Jatim-Puluhan pelaku pedagang kaki lima (PKL) di Modongan, Kecamatan Suko Mojokerto melapor ke DPRD Jawa Timur. Kedatangan PKL tersebut karena tidak terima jika lapaknya akan mereka akan digusur oleh Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jatim. Alasannya karena tempat tersebut harus dilakukan normalisasi sungai, karena sering menimbulkan banjir. 

Puluhan pelaku PKL ini yang diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi D, Mochammad Asyari, didampingi anggotanya Hadi Dediansyah dan Hidayat ini pun melaporkan, bagaimana nasib mereka jika nantinya tempat usaha mereka digusur, karena usaha itu adalah penopang kebutuhan hidup mereka. 

Mendengar keluhan mereka Hidayat meminta pemerintah segera memberikan tempat baru untuk relokasi. Sebelum tersedia tempat baru maka penggusuran tidak dulu dilakukan. 

"Maka DPRD merekomendasikan agar penertiban ditunda sampai ada tempat relokasi sehingga mereka dipersilahkan untuk kembali berjualan," ujar, Selasa 1 Agustus 2023. 

Ia berpendapat, normalisasi sungai demi mencegah datangnya banjir memang harus dilakukan. Rencananya Dinas SDA akan mendatangkan alat berat, ketika lokasi sudah bersih dari lapak PKL 

"Namun kita pahami harus ada jalan tengah agar nasib PKL yang mengantungkan dari hasil berjualan di lapak-lapak juga diperhatikan. Saya kira Pemerintah pasti menyiapkan lahan untuk relokasi," tuturnya. 

Pihaknya pun akan memastikan dan memantau persoalan PKL ini. Penyediaan lahan untuk relokasi harus dilakukan sebelum dilakukan penggusuran. 

Halaman Selanjutnya

Hal yang sama juga dikatakan Hadi Dediansyah. Menurutnya, kepala daerah juga mempunyai tanggung jawab atas nasib pelaku PKL tersebut.