Alasannya Dinilai Tak Berdasar, Larangan Mudik dengan Sepeda Motor Dikritik

Bambang Haryo Soekartono
Sumber :
  • Dokumen Bambang Haryo Soekartono

Jatim – Pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang mayarakat mudik pada Idul Fitri 1444 Hijriah dengan menggunakan sepeda motor. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim itu menilai alasan risiko kecekalaan yang dijadikan pertimbangan pada larangan tersebut tidak berdasar.

Soroti Rencana Kenaikan Tarif Tol di 36 Ruas, DPR RI Minta Audit Pengelola

Setidaknya ada dua alasan kenapa BHS mengkritik kebijakan tersebut. Pertama, motor bukanlah moda transportasi yang paling berisiko mengalami kecelakaan. Berdasarkan data Polri tahun 2022, BHS menyebutkan jumlah sepeda motor di Indonesia sebanyak 125,3 juta unit. “Bila dalam satu hari mereka berjalan lima kali perjalanan, berarti ada 625 juta trip tiap hari atau 225 miliar trip setiap tahun,” katanya dalam keterangan tertulis diterima Viva Jatim, Rabu, 12 April 2023.

Di sisi lain, lanjut anggota DPR RI periode 2014-2019 itu, berdasarkan data BPS, terdapat 6.700 kasus kecelakaan dengan 452 korban meninggal dunia pada tahun 2022. Bila mengacu pada data tersebut, bila diasumsikan 70 persen kecelakaan melibatkan motor, berarti sepeda motor hanya menyumbangkan 4.200 kecelakaan dalam setahun dan 316 korban meninggal dunia. 

DPR RI Dorong Sinergi Lintas Sektor Urai Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

BHS menyebut risiko kecelakaan tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah sepeda  motor dan total perjalanannya dalam setahun, yakni 225 miliar trip.

Kedua, papar BHS, saat ini tarif moda transportasi publik untuk jalur darat terbilang mahal. Sehingga masyarakat biasanya lebih memilih menggunakan sepeda motor untuk penghematan. Belum lagi soal ketersediaan tempat duduk saat musim mudik. 

Antusias Anak-anak Hingga Ojol Ikuti Halal Bihalal Bareng Mas Dhito

“Bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyaknya kecelakaan transportasi publik di jalan raya,” tandasnya.

Tarif mahal, tambah BHS, imbas dari tingginya harga BBM dan pajak sparepart yang sangat tinggi dibanding dengan negara negara di Asean dan bahkan di dunia. “Termasuk juga karena  iklim usaha yang kurang kondusif,” kata BHS.

Belum lagi seringnya adanya pungutan liar di jalan, banyaknya jalan rusak seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Faktor-faktor itu menurut BHS berdampak pada besaran operasional operator sehinga terpaksa menaikkan tarif. 

Dengan penjelasan seperti itu, sudah tentu masyarakat akan banyak memilih menggunakan sepeda motor saat mudik. “Ditambah lagi jalur-jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik,” kata politikus Gerindra itu.