Ketua DPD RI Kunjungi 2 KPUD di Jatim Pantau Persiapan Pemilu Serentak
- Nur Faishal/ Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan mengunjungi Kantor KPUD Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang diemban Komite I DPD RI itu dimaksudkan untuk melihat lebih dekat persiapan yang sudah dilakukan jajaran KPU di daerah, khususnya di Jawa Timur.
Di KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI diterima oleh Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham, Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan SDM, Subairi serta jajaran lainnya.
Ketua KPUD Kota Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan, di Kota Surabaya terdapat 8.161 TPS yang tersebar di 31 kecamatan dan 2 wilayah hukum Polres.
"Untuk anggota KPPS, kami merekrut sebanyak 57.169 KPPS," terang Nur Syamsi, Senin, 29 Januari 2024.
Terkait kesiapan logistik, Nur Syamsi bersyukur jika di Kota Surabaya tak mengalami kendala apapun.
"Untuk logistik sudah siap 100 persen, termasuk template untuk DPD RI. Kami akan menetapkan 16 ribu petugas keamanan yang di fasilitasi Pemkot," tutur dia.
Selanjutnya, Nur Syamsi menjelaskan bahwa selama ini, KPUD Kota Surabaya bekerja sesuai dengan kalender kerja dan bekerja sesuai aturan yang berlaku.
"Jadi, tidak ada tekan-menekan dari pihak atau lembaga lain. Kami tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku," tutur Nursyamsi.
Di sisi lain, Nur Syamsi menjelaskan jika pihaknya selalu siap dengan berbagai kemungkinan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini.
"Termasuk skenario dua putaran. Jadi pada prinsipnya, kami sudah siap dengan berbagai macam skenario," tutur dia.
Di sisi lain, Nur Syamsi berharap DPD RI dapat memfasilitasi kesejahteraan bagi anggota KPUD di daerah.
"Mungkin bisa difasilitasi untuk peningkatan kesejahteraan bagi anggota KPUD," harap dia.
Usai dari KPUD Kota Surabaya, Ketua DPD RI mengunjungi KPUD Sidoarjo. Kepada Ketua DPD RI, Ketua KPUD Sidoarjo Mukhamad Iskak menjelaskan seluruh logistik pemilu sudah diterima.
"Tidak ada kendala dalam logistik pemilu. Di Sidoarjo ini terdiri dari 18 kecamatan, 346 desa dengan 5.551 TPS Reguler dan 15 TPS Lokasi Khusus. DPT-nya berjumlah 1.461.642 dengan petugas KPPS berjumlah 38 ribu lebih," katanya.
Sementara di pondok pesantren, rumah sakit dan kampus, Iskak menyebut jika KPUD Sidoarjo tak menyiapkan TPS Khusus.
"Karena tidak ada permintaan," ujar Iskak.
Di sisi lain, Iskak meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi gedung atau kantor yang ditempatinya saat ini. Saat ini, kata Iskak, tanah dan bangunannya bukan milik KPUD Sidoarjo.
"Tanahnya seluas 1.624,5 m² itu milik Pemprov Jatim dan bangunannya seluas 812 m² milik Pemkab Sidoarjo. Statusnya pinjam pakai," tutur Iskak.
Iskak mengaku bupati siap menghibahkan bangunannya sepanjang tanah juga dihibahkan ke KPUD Sidoarjo oleh Pemprov Jatim.
"Kami sudah bersurat kepada gubernur dan bupati. Mungkin Pak Ketua DPD RI bisa memfasilitasi hal ini," harap Iskak.
Ketua DPD RI mengaku hasil kunjungan ini akan diserahkan kepada Komite I untuk ditindaklanjuti. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Komite I DPD RI tengah mengambil sampel penyelenggaraan pemilu jika ada kendala yang dihadapi.
Untuk aspirasi yang disampaikan, LaNyalla mengaku akan memperjuangkan dan meneruskannya kepada pihak terkait.
"Soal aspirasi peningkatan kesejahteraan dari KPUD Kota Surabaya dan hibah tanah dari KPUD Sidoarjo, saya akan membantu meneruskan aspirasi tersebut dan memfasilitasinya. Memang itu tugas kami di DPD RI," terang LaNyalla.
Di sisi lain, LaNyalla berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara baik tanpa ada kecurangan-kecurangan di lapangan.
"KPU bertanggungjawab meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi pada saat pengambilan dan penghitungan suara dilakukan. Suara rakyat tidak boleh diselewengkan," ingat LaNyalla.
LaNyalla berharap Pemilu 2024 menghasilkan proses yang memiliki kredibilitas dan legitimasi kuat di masyarakat.
"Dia harus kredibel dan legitimate. Meskipun sesungguhnya, saya tetap mendorong dan memperjuangkan agar presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Tentu kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, di mana sistem bernegara sesuai cita-cita pendiri bangsa sudah dirumuskan di sana," ujar LaNyalla.
