Momentum Idul Fitri Jadi Ajang Rekonsiliasi Politik Usai Pilpres 2024

Ilustrasi surat suara
Sumber :
  • viva.co.id

Surabaya, VIVA Jatim – Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi momentum baik untuk kembali suci. Setelah sebulan lamanya berpuasa, lebaran adalah puncak dari perjuangan melakoni ibadah selama Ramadan. Begitu pula dalam aspek hubungan kemanusiaan, lebaran menjadi ajang merajut silaturahmi dengan banyak pihak. 

Gus Fawait: Wajah Damai usai Pilpres 2024 Juga Harus Terjadi pada Pilkada 2024

Kesempatan ini pun menjadi momen yang baik untuk memperbaiki hubungan politik usai kemelut Pilpres 2024. Hal ini senada dengan yang disampaikan Pengamat Politik Populi Center Usep Saepul Ahyar. 

Ia berharap suasana hari raya Idul Fitri ini sebaiknya dapat dijadikan momentum para elite partai politik (parpol) maupun capres cawapres yang bertarung di Pilpres 2024 ini melakukan rekonsiliasi nasional.

Mudik Gratis Sukses, DPRD Jatim Minta Tambahan Armada untuk Berikutnya

Usep beralasan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pemohon dari tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai lemah dan berpotensi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain lagi selain melakukan rekonsiliasi sebagai jalan tepat untuk membangun persatuan ke depan.

“Dalil-dalil yang dimohonkan ke MK untuk hari ini saya kira tidak begitu kuat dan semua asumsi-asumsi itu, tanpa disodorkan bukti dengan kuat saya melihatnya begitu,” ujar Usep, Kamis, 11 April 2024.

Emil Sebut Rangkaian Pilpres 2024 Final Usai MK Bacakan Putusan

Usep menambahkan rekonsiliasi dapat dimulai dengan mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan lawan. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam rekonsiliasi itu terdapat tawar menawar jabatan, apalagi dari elite parpol yang tidak memiliki tradisi menjadi oposisi.

Tetapi bagi Usep, rekonsiliasi bukan berarti menarik semua parpol untuk masuk ke pemerintahan. Menurutnya harus tetap diberi ruang untuk parpol yang ingin berada di jalur opisisi sebagai mekanisme mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Halaman Selanjutnya
img_title