Momentum Idul Fitri Jadi Ajang Rekonsiliasi Politik Usai Pilpres 2024
- viva.co.id
“Kalau menurut saya semua ditarik pemerintahan tidak usah lah, kalau ada satu partai yang berani lapar, oposisi saya kira akan mendapatkan kehormatan juga di mata masyarakat ini,” katanya.
Usep mengatakan sudah seharusnya para elite legowo, karena masyarakat grassroot atau akar rumput dianggap sudah menerima hasil pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.
Usep menilai adapun aksi unjuk rasa atau protes yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat merupakan hal yang wajar. Ia melihat gelombang protes itu tidak semasif dan tidak tumbuh secara organik seperti saat Pilpres 2014 maupun 2019.
“Gerakan rakyatnya, gerakan masyarakatnya terlihat gelombang dalam konteks masyarakat tidak sesengit di 2014 dan 2019, di tahun-tahun itu kan jelas gerakan rakyatnya, gerakan masyarakatnya terlihat gelombangnya begitu sengit, kalau yang sekarang biasa saja,” tuturnya.
Selain itu, Usep menduga ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elite parpol untuk menaikkan harga tawar sekaligus melakukan ‘ronda’ politik sebelum presiden dan wakil presiden terpilih dilantik serta para menteri ditunjuk secara definitif di pemerintahan yang baru.
“Dalam konteks rangkaian politik ini untuk ronda politik agar isu yang diajukan ke MK tidak padam, sama seperti hak angket walaupun hak angket dengan proses politik juga menurut saya mungkin agak berat walaupun mungkin akan dipelihara terus,” paparnya.
“Sedangkan beberapa partai juga sudah agak berbelok isunya, lalu kemudian demi menjaga spirit politiknya agar tidak cepat dilupakan kalau saya sih begitu, karena ini kan masih lama rondanya, harus lama, Oktober kan baru pelantikan presiden, baru diumumkan menteri-menteri kabinet itu,” pungkas Usep.
