Dapat Kunjungan Dirjen HAM, Kemenkumham Jatim: Kami telah Laksanakan P5HAM sesuai Amanah

Dirjen HAM saat berkunjung ke Kemenkumham Jatim
Sumber :
  • Viva Jatim

Surabaya, VIVA JatimKunjungan Dirjen HAM Dhahana Adi 25 April 2024 hari ini mendapatkan sambutan positif dari Kanwil Kemenkumham Jatim. Mendapat kunjungan Dirjen HAM, Kemenkumham Jatim berkomitmen untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM (P5HAM).

Dua Pimti Pratama Kemenkumham Jatim Promosi ke Unit Pusat Kementerian Hukum

"Kami bersama pemerintah daerah telah melaksanakan P5HAM sesuai amanah undang-undang," ujar Pimpinan Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono.

Heni menjelaskan bahwa, selain menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi nasional HAM, pihaknya juga mendorong jajarannya dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM.

48 Narapidana Kategori High Risk di Jatim Dipindah ke Nusakambangan

"Yakni dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim, serta lima OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan P2HAM sebulan yang lalu," urai Heni. 

Terkait strategi penyelesaian dugaan Pelanggaran HAM, Heni juga menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakannya dengan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan keadilan restoratif dan kearifan lokal. 

Wahyu Rianto, Disabilitas Menginspirasi Hari Terakhir Pelaksanaan SKD CPNS 2024

"Sehingga telah terbentuk 63 Pos Pengaduan HAM di seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, baik di lapas, rutan, kantor imigrasi hingga rupbasan," jelas Heni.

Untuk memotivasi pemda agar meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan P5HAM, terdapat 12 Kab/kota di Jawa Timur yang memperoleh predikat 'Peduli HAM.' 

"Tentunya pada tahun 2024 ini kami harapkan seluruh Kab/Kota di Jatim memperoleh predikat Peduli HAM," harap Heni. 

Sementara itu, Dhahana menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan P5HAM, perlu keterlibatan seluruh stakeholder. Untuk itu, pihaknya juga menggandeng kementerian terkait seperti Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah dalam P5HAM.

"Ketika pemda bergerak, maka kampanye kita untuk menyemarakkan HAM bisa semakin masif dan menjadi agenda publik yang strategis," terang Dhahana.