DPRD Jatim Soroti Peredaran Narkoba: BNN dan Turunannya Mandul

Surabaya, VIVA Jatim – Peredaran kasus narkoba di Jawa Timur memang masih menjadi PR besar dalam mewujudkan generasi emas. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyadari kasus narkoba di Bumi Majapahit ini menempati urutan nomor dua se-Indonesia dengan jumlah 5.000-6.000 kasus.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Khusairi mengatakan peredaran narkoba memang butuh atensi khusus, sebab peredarannya telah menggurita. Tidak heran karena nilai cuannya begitu tinggi sehingga sasaran korbannya pun tidak pandang bulu.

"Perdagangan atau bisnis narkoba memang luar biasa dan sangat menjanjikan, tidak hanya di kalangan elit, menengah maupun kelas bawah," kata Mathur saat dihubungi, Kamis 27 Juni 2024.

Menurut politisi asal Madura ini, pemberantasan narkoba selalu menemui jalan buntu jika tidak ada kesadaran multi kompleks, antara pemegang kebijakan dan masyarakat sendiri. Edukasi soal bahaya barang haram ini harus masif dilakukan, tidak hanya untuk orang tua, namun juga generasi muda karena sangat rentan menggunakan.

"Masyarakatnya yang tidak aware, tidak peduli. Perang lawan narkoba hanya slogan kosong tanpa tindakan nyata," jelasnya.

Dalam memerangi barang candu ini, kata Mathur, haruslah gayung bersambut. Mesti ada alokasi anggaran khusus dengan program-program konkrit yang langsung menyentuh masyarakat. Menurutnya hal demikian masih belum dilakukan sehingga perang melawan narkoba tidak kunjung teratasi.

"Pemerintah tak berpihak dalam artian alokasi anggaran untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dalam pencegahan peredaran narkoba," lanjut politisi PBB ini.

Pun demikian diantara pemegang kebijakan. Matur mengatakan seharusnya semua kekuatan harus disatukan, agar target yang sudah dicanangkan bisa dicapai. Selama ini, ia menilai stakeholder jalan sendiri-sendiri dalam melakukan gerakan maupun program kerjanya.

Lebih dari itu, Dalam penangkapan pelaku peredaran narkoba, aparat berwenang harus tegas menarget siapa saja yang berperan didalamnya. Mulai dari pengedar, pemilik ritel hingga pihak-pihak yang menjadi tameng dibelakangnya.

"Pihak berwajib terkesan tebang pilih bahkan ada oknum yg terlibat jadi backing peredaran dan transaksi narkoba," ujarnya.

Tidak hanya itu, program BNN sendiri ia nilai tidak ada titik target yang jelas dengan langkah perencanaan yang terarah. Sehingga, terkesan instansi pemberantasan narkoba nomor wahid di Indonesia mandul. "BNN dan turunan mandul dan terkesan tak punya perencanaan yang baik dan terarah," pungkasnya.